Opini: Reformasi Polri: Menggugat Arah, Menata Ulang Kepercayaan Publik
JakartaHits.id – Di tengah derasnya perubahan sosial dan politik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada pada posisi yang sangat menentukan. Sebagai institusi yang memegang peran penting dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, Polri kini menghadapi tuntutan publik yang semakin besar untuk melakukan perubahan. Reformasi Polri tidak lagi bisa dianggap sebagai wacana tambahan; ia telah menjadi kebutuhan mendesak yang menentukan masa depan penegakan hukum di negeri ini.
Kepercayaan publik terhadap Polri mengalami ujian berat. Berbagai kasus penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, pelanggaran hak masyarakat, hingga keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal membuat masyarakat bertanya-tanya apakah reformasi yang dulu digagas benar-benar dijalankan. Di mata banyak orang, yang bermasalah bukan hanya individu, tetapi sistem dan kultur yang mengikat mereka.
Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kultur internal yang terlalu hierarkis. Dalam struktur seperti itu, suara bawahan kerap tidak terdengar, dan kritik terhadap atasan dianggap tabu. Lingkungan yang tertutup seperti ini membuat pelanggaran lebih mudah disembunyikan, sementara mekanisme koreksi melemah. Ketika ruang untuk mengawasi perilaku aparat terbatas, maka impunitas tumbuh dengan sendirinya.
Di sisi lain, pengawasan internal sering kali dinilai tidak cukup kuat dan tidak sepenuhnya independen. Masyarakat sulit percaya pada proses penegakan disiplin yang dilakukan oleh sesama aparat, karena dianggap menyimpan konflik kepentingan. Ketika polisi memeriksa polisi, publik berharap transparansi, tetapi yang terlihat sering justru sebaliknya: proses tertutup, informasi minim, dan sanksi yang tidak jarang dianggap terlalu ringan.
Isu lain yang tak kalah serius adalah dugaan keterlibatan oknum aparat dalam berbagai kepentingan ekonomi gelap di daerah-daerah. Beragam cerita tentang praktik tambang ilegal, pungutan liar, dan perlindungan bisnis ilegal sudah lama bergulir di masyarakat. Namun hanya sedikit yang benar-benar ditangani secara terbuka. Rasa keadilan publik pun terkikis ketika melihat bahwa pelanggaran di level rakyat kecil begitu cepat diselesaikan, sementara kasus yang melibatkan aparat berjalan lambat atau bahkan menghilang.
Meski demikian, publik sebenarnya menyimpan harapan besar. Mereka tidak menuntut Polri menjadi institusi yang sempurna, tetapi mereka ingin melihat kesungguhan untuk berubah. Polri seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan penguasa. Institusi ini lahir bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi untuk memberi rasa aman, memastikan keadilan, dan menjadi mitra masyarakat dalam menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik.
Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Polri perlu membuka diri terhadap transparansi yang lebih luas.
Penanganan kasus yang melibatkan aparat harus dilakukan dengan jujur dan terbuka, tanpa pengecualian. Proses rekrutmen dan promosi juga perlu diarahkan pada prinsip meritokrasi dan integritas, bukan kedekatan personal atau kepentingan politik tertentu. Pendidikan kepolisian harus menanamkan nilai moral, empati, dan pemahaman akan hak masyarakat, bukan sekadar keterampilan teknis dan kedisiplinan formal.
Reformasi Polri bukan sekadar kebutuhan internal, melainkan kebutuhan negara. Kita tidak bisa berharap pada penegakan hukum yang adil jika institusi yang menjalankannya masih bergelut dengan masalah integritas. Untuk membangun negara hukum yang kuat, Polri harus berdiri sebagai institusi yang bersih, terbuka, dan dipercaya.
Pada akhirnya, pilihan ada di tangan Polri sendiri: bertahan dengan paradigma lama yang membuat kepercayaan publik terus menurun, atau melangkah ke babak baru yang lebih transparan dan akuntabel. Publik telah memberi peringatan, memberi kritik, sekaligus memberi harapan. Yang dibutuhkan kini adalah keberanian institusi untuk berubah. Sebab masa depan keadilan, dan mungkin masa depan demokrasi Indonesia, sebagian besar berada di tangan mereka.
(Penulis: Rahim Al Awal)
