Pemprov DKI Tutup Program Digitalisasi Pasar dan Buka Jakarta Financial Festival 2026
JakartaHits.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menutup Program Digitalisasi Pasar Inklusif yang telah berjalan selama lebih dari setahun, sekaligus membuka ajang Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jakarta Selatan, Jumat (23/10). Program ini sukses memperluas akses keuangan formal bagi ribuan pedagang pasar rakyat di ibu kota.
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan program hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perumda Pasar Jaya tersebut telah menjangkau 93 pasar di Jakarta.
“Alhamdulillah, program ini telah memfasilitasi pembukaan 1.146 rekening, mendukung akses pembiayaan bagi 99 debitur, serta menghadirkan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS,” ujarnya.
Menurut Wagub Rano, capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal. Kendati demikian, tantangan ke depan adalah memastikan layanan tersebut benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh para pedagang.
“Ke depan, pendampingan dan pemberdayaan pedagang harus terus dilanjutkan, disertai evaluasi yang terukur. Kita perlu memastikan hal-hal yang sudah berjalan baik dapat dipertahankan, kendala yang masih dihadapi dapat diselesaikan, dan manfaat program dapat diperluas ke lebih banyak pasar,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wagub Rano juga membuka Jakarta Financial Festival 2026. Pemilihan kawasan Blok M sebagai lokasi acara bukan tanpa alasan; kawasan ini dinilai sebagai representasi ruang kota yang mampu menarik kreativitas, pengembangan usaha, dan ekonomi masyarakat.
Festival ini menjadi sarana mendekatkan literasi keuangan kepada generasi muda di tengah dinamika tantangan ekonomi dan tren in this economy era yang menuntut kecermatan dalam mengelola keuangan.
Wagub Rano mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Jakarta menunjukkan tren positif. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Jakarta tercatat tumbuh sebesar 5,52 persen, dengan sektor perdagangan menyumbang kontribusi sebesar 18,24 persen. Angka tersebut menegaskan posisi strategis aktivitas perdagangan sebagai penggerak utama ekonomi perkotaan.
Komitmen Jakarta dalam memperluas akses keuangan turut diganjar apresiasi melalui perolehan TPAKD Award 2026 sebagai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali.
Meski demikian, Wagub Rano mengingatkan agar seluruh pihak tidak lekas berpuas diri. Ia mengajak industri jasa keuangan dan para mitra untuk terus memperkuat sinergi dalam mendampingi serta mengedukasi masyarakat guna membangun perekonomian Jakarta yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DKI Jakarta, Agus Haryoto Widodo, mengatakan Jakarta Financial Festival berlangsung pada 23–24 Oktober 2026. Sebanyak 20 pelaku usaha jasa keuangan berpartisipasi sebagai tenant untuk memberikan edukasi, konsultasi, serta pengenalan produk dan layanan keuangan secara bertanggung jawab.
“Festival ini merupakan hasil kolaborasi OJK, Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, Perumda Pasar Jaya, dan FKIJK DKI Jakarta untuk mendekatkan edukasi keuangan kepada masyarakat,” urai Agus.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan DKI Jakarta mencapai 84,01 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan menyentuh angka 99,74 persen. Tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan ini perlu diikuti dengan pemahaman yang memadai agar pemanfaatannya benar-benar mendukung kesejahteraan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, mengapresiasi kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat akses keuangan daerah. Menurutnya, hasil SNLIK 2026 menempatkan Jakarta pada posisi tertinggi secara nasional untuk indeks inklusi keuangan (99,74 persen) dan literasi keuangan (84,01 persen).
Meski akses keuangan semakin luas, Edwin mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal dan kejahatan siber, termasuk penipuan (scam). Masyarakat perlu memahami manfaat, risiko, dan ketentuan setiap produk keuangan sebelum menggunakannya.
“Kami ingin masyarakat Jakarta tidak hanya memiliki akses ke layanan keuangan, tetapi juga memahami cara menggunakannya secara cerdas dan bijak, serta waspada terhadap kejahatan finansial,” tegas Edwin.
