Kemenkeu Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027 Lewat Strategi Fiskal
Pemerintah mengandalkan APBN dan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.
JakartaHits.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027 melalui kebijakan fiskal yang terukur, penguatan investasi, dan peningkatan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan optimisme tersebut dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Outlook Ekonomi 2027: Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Fiskal Bisa Kerek Pertumbuhan Tinggi?” di Katadata Lounge, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
“Waspada harus, panik jangan. Tetap optimistis, tapi optimismenya harus realistis,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, perekonomian Indonesia masih ditopang sejumlah indikator positif, seperti inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan kredit dua digit.
Kinerja APBN hingga September juga menunjukkan perkembangan positif. Penerimaan negara tumbuh 25,5 persen, sedangkan belanja negara meningkat 19 persen. Pada periode yang sama, keseimbangan primer mencatat surplus Rp125,5 triliun.
Wahyu mengatakan, pemerintah akan mengoptimalkan APBN sebagai penyangga gejolak ekonomi sekaligus mendorong belanja produktif untuk menjaga daya beli, stabilitas harga, dan aktivitas dunia usaha.
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah menyiapkan tiga pendekatan, yakni pragmatis, transformatif, dan diplomatis. Strategi pragmatis berfokus pada konsumsi rumah tangga dan investasi, sedangkan pendekatan transformatif diarahkan pada industrialisasi serta pengembangan industri berorientasi ekspor.
Adapun pendekatan diplomatis dilakukan melalui perluasan akses pasar, penarikan investasi, serta pembukaan peluang perdagangan dan lapangan kerja di luar negeri.
Dalam rancangan APBN 2027, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,1 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran direncanakan sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah batas 3 persen.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, kesehatan Rp244,9 triliun, dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani menilai kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong dunia usaha merealisasikan investasi.
“APBN dapat menjadi katalisator pertumbuhan, tetapi perlu didukung partisipasi sektor swasta,” kata Aviliani.
Ia juga mendorong penguatan hubungan antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pendampingan berkelanjutan serta insentif bagi perusahaan yang membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri.
Pemerintah berharap sinergi kebijakan fiskal, konsistensi regulasi, dan keterlibatan sektor swasta dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan 6 persen pada 2027. [Zayanul]
