DPRD DKI Dukung Kebijakan Pelantikan Pejabat Wajib Naik Transportasi Umum

kewajiban menggunakan angkutan umum juga membantu upaya pengendalian kemacetan serta pengurangan emisi kendaraan pribadi di ibu kota

Jakartahits.id – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang mewajibkan para calon pejabat menggunakan transportasi umum saat menghadiri pelantikan di Balai Kota pada Rabu (7/5).

Menurutnya, kebijakan ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat. “Kebijakan ini bisa jadi teladan yang baik bagi warga Jakarta,” ujar Francine.

Ia menilai, selain mendisiplinkan aparatur sipil negara (ASN), kewajiban menggunakan angkutan umum juga membantu upaya pengendalian kemacetan serta pengurangan emisi kendaraan pribadi di ibu kota.

“Transportasi publik itu jauh lebih terjangkau. Ini bukan hanya soal ASN, tapi pesan moral untuk seluruh masyarakat Jakarta,” imbuhnya.

Namun demikian, Francine menekankan bahwa kebijakan ini harus diimbangi dengan perbaikan fasilitas pendukung, terutama ketersediaan lahan parkir di sekitar akses transportasi umum. Ia mencontohkan pengalamannya saat mencoba naik Transjakarta dari kawasan Ragunan menuju Gedung DPRD DKI Jakarta.

“Saya coba parkir di park and ride Ragunan, tapi hanya tersedia untuk motor. Sementara lahan parkir mobil justru diperuntukkan pengunjung dan tutup pukul 17.00 WIB,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa tempat parkir bertingkat di lokasi tersebut sudah penuh sejak pagi, sehingga pengguna transportasi umum kesulitan memarkir kendaraan mereka. Banyak yang akhirnya parkir di bahu jalan atau wilayah pemukiman.

Francine berharap Transjakarta dan pengelola transportasi umum lainnya memperhatikan hal ini dan menyediakan lebih banyak kantong parkir yang memadai untuk menunjang kebijakan tersebut.

(Muhammad Sulton As Sakandayas)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button