Rano Karno Ikuti Pembukaan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK RI DKI Jakarta
Pemprov DKI Targetkan 91 Persen Penyelesaian Rekomendasi BPK, Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
JakartaHits.Id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hadir dalam pembukaan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, yang digelar pada Senin (7/7) di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan.
Dalam pemantauan semester I tahun 2025 ini, terdapat tambahan enam poin rekomendasi baru, sehingga total keseluruhan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemprov DKI mencapai 11.950, dengan 1.496 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian.
Untuk mempercepat penuntasan rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan sesi reviu, verifikasi, dan konsinyering pada 23–26 Juni 2025. Dalam forum tersebut, 399 rekomendasi dibahas, terdiri atas 150 rekomendasi diusulkan sebagai telah selesai dan 249 lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Kami menargetkan tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 91 persen pada tahun 2025, sebagaimana yang telah tercantum dalam Perjanjian Kinerja para Kepala Perangkat Daerah,” ujar Rano.
Ia juga menyoroti keberhasilan Pemprov DKI dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, yang menjadi pencapaian WTP kedelapan secara berturut-turut. Rano menekankan bahwa capaian tersebut merupakan buah kerja keras kolektif semua pihak.
Namun demikian, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terlena dengan hasil itu. Ia meminta setiap rekomendasi dari BPK RI ditindaklanjuti secara menyeluruh dan berkualitas.
“Penyelesaian laporan memang tidak selalu mudah. Untuk itu, forum tripartit seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian,” kata Rano.
Ia berharap pertemuan ini bisa menghasilkan langkah konkret dan solusi efektif dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah serta membangun sistem tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, M. Ali Asyhar, menyatakan bahwa BPK tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga bertindak sebagai mitra strategis pemerintah daerah, dengan memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan aplikatif.
“Kami mengapresiasi Pemprov DKI atas komitmennya yang terus berlanjut dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi dari hasil pemeriksaan kami,” pungkasnya.
(Hendra Jaya)
