Asbanda: BPD Tak Minta Proteksi, tetapi Level Playing Field untuk Perkuat Ekonomi Daerah
JakartaHIts.id – Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mendorong terciptanya level playing field atau kesempatan yang setara bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam berbagai program dan transaksi pemerintah.
Penguatan peran BPD sebagai Regional Development Bank dinilai penting untuk menjaga likuiditas, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.
Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menegaskan, BPD tidak meminta perlindungan dari persaingan. Namun, BPD perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk menjadi bank penyalur maupun mitra pemerintah selama memenuhi standar teknologi, tata kelola, layanan, dan manajemen risiko.
“Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance,” ujar Agus dalam Seminar Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional di Bengkulu, Jumat, 21 Agustus 2026.
Baca juga: Bank Jakarta Bangun Biodigester di Jakarta Utara, 500 Kg Sampah Organik Diolah per Hari
Seminar tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta direktur utama dan jajaran direksi BPD se-Indonesia.
Aset 27 BPD Capai Rp1.043 Triliun
Asbanda mencatat hingga Juni 2026, total aset 27 BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara itu, total kredit mencapai sekitar Rp673 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar sekitar Rp770 triliun.
Agus mengatakan kondisi fundamental BPD secara umum berada dalam kondisi sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah tekanan terhadap sumber pendanaan perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, tekanan terhadap likuiditas dapat meningkatkan biaya dana atau cost of fund. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi membatasi kemampuan BPD dalam menyediakan pembiayaan yang kompetitif bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.
Baca juga: Peringati HUT Ke-81 RI, Gubernur Pramono Tegaskan Komitmen Bangun Jakarta yang Maju dan Inklusif
BPD memiliki peran dalam membiayai berbagai sektor ekonomi di daerah, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur.
Likuiditas BPD Terkait Siklus Fiskal Daerah
Asbanda menilai struktur likuiditas BPD memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan erat dengan siklus fiskal daerah, Transfer ke Daerah, APBD, serta berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Karena itu, perubahan desain kebijakan fiskal maupun mekanisme penyaluran dana pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan ekosistem keuangan di daerah.
“Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah,” kata Agus.
Baca juga: Usai Pelajar Tewas Terlindas Truk, Pramono Minta Jalan Berbahaya Segera Ditangani
Dana Pemerintah Didorong Jadi Penggerak Ekonomi
Asbanda juga mendorong agar kebijakan penempatan dana pemerintah di BPD dapat diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor-sektor produktif.
Sektor prioritas tersebut antara lain UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur daerah.
“Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Selain itu, Asbanda mendorong agar penyusunan kebijakan nasional turut mempertimbangkan dampak pembangunan regional. Hal ini karena BPD memiliki karakter dan fungsi yang berbeda dibandingkan bank komersial pada umumnya.
BPD tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem keuangan daerah, perluasan inklusi keuangan, dan pembiayaan pembangunan regional.
Baca juga: BUMN dan Koperasi LPER Sepakati Pasokan 5.000 Ton SBM Demi Keberlanjutan Peternak Rakyat
BPD Diminta Terus Bertransformasi
Agus menegaskan penguatan BPD tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan regulator. Industri BPD juga harus meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi secara sehat.
Asbanda mendorong peningkatan kolaborasi antar-BPD, termasuk dalam pengelolaan likuiditas, pasar uang, repo, treasury, dan sindikasi pembiayaan.
Di sisi lain, BPD juga didorong mempercepat transformasi digital, memperkuat keamanan siber, tata kelola, serta manajemen risiko. Penguatan penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA) dari masyarakat dan dunia usaha juga menjadi salah satu agenda penting.
“Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi,” tegas Agus.
Baca juga: Presiden Prabowo : Ditengah Ketidakpastian Global, Investasi Tetap Tumbuh
Dengan total aset yang telah melampaui Rp1.000 triliun dan jaringan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, Asbanda mendorong BPD untuk terus berkembang menjadi Regional Development Bank yang lebih sehat, digital, dan kompetitif.
“Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia,” pungkas Agus.
