Fokus APBD 2027: DPRD DKI Dorong Infrastruktur Wilayah Pinggiran dan Permukiman Jadi Prioritas Utama

JakartaHits.id — Di tengah tantangan ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang semakin terbatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk lebih selektif. Pembangunan infrastruktur tahun depan wajib difokuskan pada program-program krusial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di kawasan permukiman dan wilayah pinggiran kota.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, usai menggelar rapat kerja bersama Dinas Bina Marga, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.

Menurut Yuke, masing-masing dinas teknis telah memetakan fokus utama program kerja mereka. Dinas Bina Marga akan mengarahkan anggarannya pada penataan trotoar, pembangunan jalan, jembatan, hingga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Sementara itu, Dinas SDA memprioritaskan program pengendalian banjir yang menjadi salah satu fokus utama era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

“Karena keterbatasan fiskal, Dinas Bina Marga dan Dinas SDA benar-benar harus memprioritaskan program yang paling penting dan paling berdampak bagi masyarakat,” ujar Yuke.

Selain itu, DPRD juga mendorong agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) turut mengakomodir berbagai usulan dari hasil reses dewan serta aduan langsung warga, terutama yang berkaitan dengan perbaikan jalan lingkungan dan penanganan banjir.

### Soroti Pemangkasan Anggaran Sudin
Dalam kesempatan yang sama, Yuke turut menyoroti rencana pemangkasan anggaran di tingkat Suku Dinas (Sudin) jika dibandingkan dengan alokasi pada APBD 2026. Padahal, kata dia, sebagian besar keluhan dan aduan riil dari warga di lapangan justru ditangani secara langsung oleh pihak Sudin.

Pihaknya meminta agar perhitungan kebutuhan anggaran di tingkat wilayah tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus disesuaikan secara proporsional dengan luas wilayah, volume pengaduan, serta kondisi faktual di lapangan.

“Kalau memang ternyata anggarannya harus disesuaikan, ya kita sesuaikan. Minimal mungkin tidak terlalu jomplang atau bisa setara dengan tahun sebelumnya,” tegas Yuke.

Menjelang penetapan anggaran di Badan Anggaran (Banggar), DPRD memastikan akan terus mencermati setiap alokasi program. Meski ruang fiskal terbatas, lembaga legislatif optimis pelayanan publik dan pembangunan di Jakarta tetap dapat berjalan optimal dengan mengedepankan skala prioritas yang tepat sasaran.
*Sumber: Diolah dari Beritajakarta.id*