APBD-P DKI 2026 Dirancang Rp 79,59 Triliun, Wagub Rano Paparkan Skala Prioritas Pemprov
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan pidato jawaban Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, Rano memaparkan kebijakan umum dalam Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2026.
JakartaHits.id — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 79,59 triliun. Angka tersebut mengalami penyesuaian turun sebesar 2,13 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya menyentuh Rp 81,32 triliun.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat membacakan pidato jawaban Gubernur mengenai Kebijakan Umum Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (31/8/2026). Kebijakan ini berfokus pada tiga aspek utama, yakni pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.
Baca Juga: Terjebak Asap dan Dehidrasi, Orangutan Lemah di Ketapang Berhasil Dievakuasi Tim Gabungan
“Belanja daerah ditujukan untuk memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian Asta Cita dan pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Rano.
Dalam aspek pendapatan, Pemprov DKI merencanakan target sebesar Rp 69,36 triliun. Target tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 57,87 triliun, pendapatan transfer Rp 11,28 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 207,39 miliar.
Untuk mengoptimalkan PAD, pihak eksekutif berfokus pada implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini juga didampingi oleh penguatan kinerja keuangan dan pemanfaatan aset BUMD, percepatan inovasi layanan digital, serta pengawasan intensif terhadap penerimaan daerah.
Sementara itu, alokasi Belanja Daerah pada APBD Perubahan 2026 diproyeksikan naik 1,08 persen menjadi Rp 75,08 triliun. Anggaran belanja ini diprioritaskan untuk keberlanjutan program Quickwins, penguatan Jakarta sebagai kota global, serta jaminan alokasi pelayanan dasar masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Adapun kebijakan pembiayaan daerah disusun untuk merespons dinamika kebutuhan anggaran. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 10,24 triliun yang bersumber dari SiLPA 2025 dan pinjaman daerah. Di sisi pengeluaran pembiayaan, dana dialokasikan sebesar Rp 4,51 triliun untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) BUMD sebesar Rp 2,67 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp 1,84 triliun.
