BPBD Malut Matangkan Rencana Kontingensi Antisipasi Ancaman Banjir
JakartaHits.id, TERNATE — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Lokakarya (Workshop) Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Hidrometeorologi Basah (Banjir) Provinsi Maluku Utara Tahun 2026 bertempat di Hotel Bela, Ternate, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan lokakarya ini merupakan komitmen berkelanjutan BPBD Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas penanganan darurat bencana di wilayah Maluku Utara.
Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Burnawan, saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa upaya penanggulangan bencana yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, terukur, serta terintegrasi.
Menurutnya, Rencana Kontingensi (Renkon) bukanlah sekadar dokumen formalitas di atas kertas, bukan pula tumpukan berkas yang disimpan di dalam lemari arsip.
“Renkon merupakan cetak biru komitmen bersama, sebuah kesepakatan operasional lintas sektor yang menjadi rujukan utama ketika kondisi darurat bencana benar-benar terjadi,” ucapnya.
Melalui penyusunan Dokumen Renkon Hidrometeorologi Basah (Banjir) Tahun 2026 ini, dirinya menekankan beberapa aspek kunci, di antaranya kejelasan pembagian peran dan tugas, pemetaan dan mobilisasi sumber daya, mekanisme komando dan informasi yang terintegrasi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Sementara itu, Kepala BPBD Malut, Fehby Alting, dalam laporannya menyampaikan bahwa secara geografis dan klimatologis Provinsi Maluku Utara memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor akibat dinamika cuaca ekstrem serta intensitas hujan yang tinggi.
Guna meminimalkan risiko, korban jiwa, serta kerugian material saat terjadi kondisi tanggap darurat, diperlukan perencanaan yang terukur dan terintegrasi melalui Dokumen Renkon.
“Dokumen ini nantinya berfungsi sebagai acuan bersama antarinstansi atau antarsektor dalam pembagian peran, koordinasi alur komando, serta pemetaan sumber daya,” ungkapnya.
Ia berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kesepahaman dan komitmen bersama lintas sektor dalam mengantisipasi serta merespons ancaman bencana banjir di Provinsi Maluku Utara.
Kegiatan lokakarya ini melibatkan peserta dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis Provinsi Maluku Utara, BPBD kabupaten/kota, TNI/Polri, BMKG, Basarnas, akademisi/perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan bencana, dan media massa.
