Ketua DPRD Dorong Percepatan Pembahasan APBD Perubahan 2025
Rapat Dimulai Awal Juli Demi Optimalisasi Realisasi Program Prioritas
JakartaHits.Id – Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh rapat kerja komisi dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025, pada Senin (7/7).
Ia mengunjungi setiap komisi untuk memastikan jalannya diskusi berjalan efektif dan memberikan arahan penting kepada para anggota dewan serta eksekutif yang terlibat.
“Saya sengaja menyambangi semua komisi untuk memastikan rapat berjalan optimal dan mendorong agar pembahasan APBD Perubahan ini bisa diselesaikan lebih cepat. Kita mulai awal Juli agar ada cukup waktu bagi Gubernur merealisasikan janji-janji kampanyenya,” jelas Khoirudin.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembahasan menjadi krusial agar manfaat dari kebijakan anggaran bisa segera dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
“Jika pembahasannya lambat, efeknya akan terasa di level eksekutif dan berimbas pada layanan publik yang kurang maksimal. Kita ingin anggaran ini berdampak nyata untuk warga,” tambahnya.
Khoirudin juga menyampaikan bahwa dalam struktur APBD Perubahan 2025, terdapat peningkatan alokasi pada sejumlah program strategis, seperti KJP Plus, KJMU, serta anggaran di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi—baik untuk konektivitas dalam kota maupun luar Jakarta.
Ia juga menginstruksikan seluruh kepala dinas hingga lurah dan kepala puskesmas untuk menyusun Key Performance Indicator (KPI) atau indikator kinerja dari setiap program yang menggunakan anggaran publik.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki target jelas dan dapat diukur. DPRD akan melakukan pengawasan berbasis capaian KPI tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khoirudin menyampaikan pentingnya evaluasi kinerja aparatur berbasis KPI, sebagai bagian dari pembenahan birokrasi yang lebih transparan.
“Jika KPI hanya tercapai 50 persen, maka itu belum layak menjabat. Capaian 70 persen masih butuh perbaikan. Namun jika mencapai 80-90 persen, harus diberi apresiasi dan mungkin dipromosikan. Kita ingin sistem penilaian objektif yang berorientasi hasil,” tegasnya.
Menurutnya, dengan adanya KPI, pengawasan DPRD bisa berjalan lebih transparan dan akurat, serta memastikan penggunaan anggaran sampai ke tingkat paling bawah benar-benar efektif.
(Hendra Jaya)
