Pulau Enggano Terisolasi, Harga Hasil Bumi Anjlok dan Krisis Ekonomi Melanda Warga

JakartaHits.id – Harga jual hasil bumi di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, mengalami penurunan drastis karena tidak adanya transportasi laut sejak Maret 2025.

Selama delapan bulan terakhir, pendangkalan di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, telah mengganggu layanan kapal laut menuju Pulau Enggano.

Akibatnya, sejak Maret, masyarakat Pulau Enggano hampir terisolasi tanpa akses angkutan laut yang memadai.

Ratusan petani pun memilih untuk tidak memanen hasil kebun mereka karena tidak ada jalur distribusi dan harga jual yang merosot.

“Untuk apa panen, bayangkan saja harga pisang kini satu tandan cuma dihargai Rp 20.000. Sementara, biaya angkut dan biaya tebang sudah Rp 15.000. Jadi buat apa dipanen, kalau rugi juga,” kata Milson Kaitora, pimpinan kepala suku di Enggano lewat rilis yang dikirim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (19/6).

AMAN sendiri merupakan pendamping suku-suku di Enggano. Milson menyatakan bahwa beberapa tauke pisang yang memiliki modal besar menggunakan jasa sewa kapal nelayan untuk menjemput hasil panen mereka.

Namun, karena kapasitas angkut kapal yang terbatas, tidak semua hasil bumi petani dapat diangkut.

Hanya beberapa petani yang sudah memiliki langganan pembeli tetap di Bengkulu yang dapat menitipkan pisang mereka.

“Jadi kalau yang tak punya relasi tauke, terpaksa pisangnya dibiarkan busuk di pohon,” kata Milson.

Di Pulau Enggano, hasil pertanian menjadi sumber pendapatan utama bagi seluruh warga.

Mulai dari pisang, kakao, pinang, daun pisang, jantung pisang, dan lainnya, termasuk ikan-ikan jenis tertentu yang menjadi komoditas ekspor.

Namun, sejak tidak ada kapal yang membawa hasil bumi dan laut ini keluar pulau, warga Enggano mengalami krisis keuangan.

“Di warung besar, biasanya omzetnya sampai Rp 10 juta, kini cuma setengah saja. Karena tidak ada yang belanja. Yang ada utang yang menumpuk di warung,” kata Yudi, warga Meok dikutip dari Kompas.com.

Harun Kaarubi, mantan Paabuki, mengaku bahwa sejak tidak ada pemasukan akibat hasil bumi yang tidak bisa keluar, ia dan keluarganya sudah menunggak pembayaran PDAM selama empat bulan.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyesalkan sikap acuh tak acuh pemerintah daerah di Bengkulu terhadap situasi krisis yang melanda Pulau Enggano saat ini.

Ia menekankan agar kebiasaan pemerintah yang menyebarkan narasi bahwa Enggano sudah tertangani dengan baik dihentikan.

Sebab, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Enggano kini terjebak dalam kesuraman dan putus asa.

“Enggano sedang tidak baik-baik saja! Mana tanggung jawab pemerintah soal nasib mereka? Tidak ada sama sekali,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, selama delapan bulan terakhir, Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu, mengalami pendangkalan.

Hal ini menyebabkan kapal layanan laut ke Pulau Enggano-Bengkulu terhambat.

Kapal tidak dapat bersandar di dermaga dan terpaksa menurunkan penumpang di tengah laut.

Dari tengah laut, penumpang diangkut menggunakan kapal kecil ke dermaga. Layanan hanya dapat maksimal untuk penumpang, sementara angkutan hasil bumi tidak dapat dilayani.

(Asti Febriani)