Buntut Peretasan PDN, Menkominfo vs Menkeu vs Ditjen Imigrasi
JakartaHits.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/06) mengklarifikasi soal back up data di Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas.
Budi menyampaikan bahwa sejatinya terdapat fasilitas data back up di PDN. Namun para tenant kesulitan menggunakan fasilitas tersebut lantaran keterbatasan anggaran. Selain itu Budi juga menyampaikan, fasilitas data backup tersebut telah disediakan oleh PT Lintasarta maupun PT Telkom di PDN.
Di satu sisi Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (27/06) mengatakan Kemenminfo menjadi salah satu lembaga yang memiliki anggaran belanja paling besar diantara kementerian lainnya.
Sampai Mei 2024, Sri Mulyani mengatakan Kementerian Kominfo telah membelanjakan hingga Rp 4,9 triliun APBN. Di antaranya, untuk pemeliharaan dan operasional BTS 4G sebanyak Rp 1,6 triliun dan
“Sementara Biaya untuk pemeliharaan data center nasional mencapai Rp 700 miliar”, ujar Menkeu
Kontra juga dengan Menkominfo, Ditjen Imigrasi Silmy Karim menyebut sekitar bulan April pihaknya telah berkirim surat kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk meminta replika atau membackup data 800 yang ada di PDN.
“Permintaan kala itu tidak direspons oleh Kominfo. Sehingga saya minta kepada jajaran untuk tetap mengupdate secara berkala lewat backup internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim), ujar Silmy Karim pada jumpa pers, Jumat (28/06).
