Pramono Siapkan Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun

JakartaHits.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai bagian dari strategi memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penerbitan obligasi tersebut menjadi salah satu langkah pembiayaan kreatif yang tengah dipersiapkan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan berbagai proyek pelayanan publik.

Menurut Pramono, penerbitan obligasi ini berpotensi menjadi yang pertama dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.

“Saya sekarang ini, tahun ini pertama kali menerbitkan dan mungkin baru pertama kali ada di Republik ini yang namanya obligasi daerah. Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun,” ujar Pramono saat menjadi narasumber dalam Investor Daily Roundtable di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (30/6/2026).

Baca juga: AirAsia HYROX Jakarta 2026 Hadir, PUMA Dorong Tren Fitness Racing di Indonesia

Pramono menjelaskan dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan bagi berbagai proyek strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Salah satu prioritas utama ialah sektor pendidikan, termasuk pembangunan sarana pendidikan serta penyediaan modal awal pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Selain itu, dana juga akan digunakan untuk mendukung pembangunan transportasi, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, hingga pembangunan gedung pemerintahan.

“Untuk apa Rp3,5 triliun ini? Yang pertama untuk pendidikan. Yang kedua untuk salah satunya modal awal membangun Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian juga untuk pendidikan di Jakarta,” kata Pramono.

Baca juga: Bank Jakarta Prioritaskan Pertumbuhan Berkualitas di Tengah Lonjakan Cost of Fund Perbankan

Pramono menegaskan dana yang dihimpun melalui obligasi daerah tidak akan digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya, seluruh hasil penerbitan obligasi akan difokuskan pada proyek-proyek pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta.

“Kalau hal-hal yang bersifat bisnis dan sebagainya, semuanya saya minta untuk diatur melalui APBD, supaya itu lebih baik walaupun sekarang ini relatif BUMD Jakarta banyak yang sudah mulai sehat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono juga menyoroti pentingnya tata kelola BUMD yang profesional agar mampu meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Baca juga: Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Prodi Ilmu Komunikasi Kunjungi tvOne, Pelajari Dunia Penyiaran dan Industri Media Secara Langsung

Ia mencontohkan kondisi PAM Jaya yang dinilai semakin sehat berkat penerapan manajemen yang lebih profesional.

Pramono menegaskan seluruh BUMD di Jakarta harus bebas dari intervensi dalam pengelolaan maupun proses rekrutmen pegawai.

“Pokoknya kalau di Jakarta saya sudah sampaikan, BUMD-nya beberapa BUMD enggak boleh sama sekali disentuh oleh siapa pun dan itu harus profesional, termasuk rekrutmen,” tandasnya.