Wamenkeu Juda Agung: Defisit APBN Mendekati Ambang Batas, tapi Masih dalam Zona Aman

JakartaHits.id, Kemenkeu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih dalam posisi terkendali, meskipun defisit APBN mulai mendekati batas maksimal yang diizinkan. Hal ini terjadi di tengah tekanan global yang meningkat, terutama akibat ketidakpastian ekonomi dan eskalasi geopolitik. (19/05)

Dalam diskusi POV Talks di Jakarta pada Senin (18/5), Wamenkeu Juda mengungkapkan bahwa lonjakan harga minyak dunia menjadi tantangan utama. Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel berpotensi memperlebar defisit hingga Rp6,8 triliun. Meskipun defisit hampir menyentuh ambang batas, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.

baca juga: PLN Icon Plus Perkuat Peran Hadirkan Inklusivitas Digital hingga Pelosok Nusantara

“Strategi kita adalah menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dengan disiplin fiskal,” ujar Juda Agung. Ia menambahkan bahwa pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran pada belanja yang tidak mendesak dan kurang berkualitas untuk menutupi beban fiskal akibat harga minyak. Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah memproyeksikan defisit APBN akan tetap terjaga di level 2,94%, atau di bawah ambang batas legal 3%.

Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan belanja yang bersifat produktif dan memiliki multiplier effect besar terhadap ekonomi, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta proyek hilirisasi dan industrialisasi. MBG, misalnya, diharapkan dapat mendorong permintaan bahan pangan sekaligus menggerakkan produktivitas petani dan penyerapan tenaga kerja.

Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai cadangan dana, Wamenkeu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. Dana ini berfungsi sebagai penyangga fiskal (fiscal buffer) untuk kebutuhan mendesak seperti bencana atau stabilisasi pasar, serta sebagai instrumen kontra-siklus saat ekonomi melemah.

Menutup penjelasannya, Wamenkeu Juda Agung menekankan bahwa situasi saat ini jauh berbeda dengan krisis 1998. Sektor perbankan saat ini jauh lebih kuat dengan pengawasan yang ketat, serta adanya batasan bagi korporasi dalam melakukan pinjaman luar negeri guna mencegah risiko overborrowing.