Pemprov DKI dan Kemenkeu Resmikan Integrasi Ruang Publik Lapangan Banteng dan Gedung AA Maramis
Langkah Awal Wujudkan Kawasan Warisan Sejarah Jakarta

JakartaHits.Id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Keuangan RI meresmikan pencanangan proyek penataan integrasi antara Lapangan Banteng dan Gedung AA Maramis, yang dilakukan langsung oleh Gubernur Pramono Anung dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/7).
Integrasi ini ditujukan untuk menggabungkan dua titik pentin ruang terbuka hijau Lapangan Banteng dan kawasan historis Gedung Maramis sebagai bagian dari pengembangan kawasan warisan budaya formal atau Formal-Heritage District di Jakarta.
Menurut Gubernur Pramono, pengembangan ruang publik seperti ini akan membuat Jakarta semakin menarik dan manusiawi. Ia menyebut keberhasilan membuka Lapangan Banteng untuk publik selama 24 jam adalah salah satu indikator bahwa masyarakat menyambut baik inisiatif seperti ini.
“Jika ruang publik dibuka dan dihubungkan seperti Lapangan Banteng dan Gedung Maramis, saya yakin Jakarta akan memiliki semakin banyak tempat publik yang berkualitas,” kata Pramono.
Menariknya, proyek ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan didanai lewat kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) oleh PT Bank Jtrust Indonesia. Program serupa juga akan digunakan untuk merevitalisasi Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser di Jakarta Selatan seluas 6,5 hektare, yang akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga seperti lapangan tenis dan padel. Groundbreaking revitalisasi tiga taman itu dijadwalkan pekan depan dan ditargetkan selesai Desember 2025.
Pramono menyebut, pembiayaan melalui KLB seperti ini akan menjadi pola pembangunan baru yang lebih efisien dan tetap pro-rakyat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi terhadap langkah cepat dan kolaboratif Pemprov DKI Jakarta dalam merealisasikan integrasi ruang publik tersebut. Ia menyoroti kelancaran proses teknis, termasuk perizinan dan penataan lalu lintas, sebagai contoh efektivitas tata kelola antarinstansi.
“Ini adalah bentuk ide bersama untuk menciptakan ruang publik Jakarta yang inklusif, terbuka, dan bisa diakses semua kalangan,” ujar Sri Mulyani.
Ia juga menambahkan bahwa integrasi ini dapat memperkaya pemahaman sejarah masyarakat Jakarta, sekaligus menjadi contoh pengelolaan aset negara yang efektif dan mendukung ketersediaan ruang hijau berkualitas.
(Hendra Jaya)





