Thailand Dan Kamboja Capai Kesepakatan Damai, Gencatan Senjata Dimulai
Konflik thailand-kamboja berakhir, gencatan senjata resmi berlaku
JakartaHits.id – Thailand dan Kamboja secara resmi menyepakati gencatan senjata tanpa syarat pada Senin 28 Juli 2025, mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari di wilayah perbatasan kedua negara.
Pertemuan tingkat tinggi yang digelar di Kuala Lumpur dan dimediasi oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berhasil membawa kedua negara ke meja perdamaian.
Gencatan senjata ini mulai berlaku pada pukul 00.00 waktu setempat dan telah disetujui oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Pelaksana Tugas Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai.
“Kedua pihak telah sepakat menghentikan segala bentuk operasi militer dan segera membuka jalur komunikasi antara komando militer masing-masing,” ujar Anwar dalam keterangan pers di Kompleks Putrajaya, Malaysia.
Konflik yang berlangsung sejak 23 Juli menewaskan sedikitnya 35 orang dan menyebabkan lebih dari 250.000 warga sipil dari wilayah perbatasan terpaksa mengungsi.
Bentrokan bersenjata tersebut memicu kepanikan di wilayah timur Thailand dan barat laut Kamboja, termasuk kerusakan sejumlah fasilitas sipil dan sekolah.
Badan-badan kemanusiaan di bawah naungan ASEAN dan Palang Merah Internasional mulai mengirimkan bantuan ke zona terdampak sejak Sabtu (26/7/25).
Gencatan senjata ini tercapai dengan dukungan penuh dari komunitas internasional.
Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok secara aktif mendorong kedua negara untuk menahan diri.
Presiden AS Donald Trump menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai “terobosan diplomatik yang patut dicontoh.”
Sementara itu, ASEAN memainkan peran sentral dalam mempertemukan kedua belah pihak di bawah prinsip penyelesaian damai sengketa kawasan.
Sebagai tindak lanjut, komando militer kedua negara akan menggelar pertemuan informal pada 29 Juli untuk memverifikasi pelaksanaan gencatan senjata di lapangan.
ASEAN juga akan mengirimkan tim pengamat teknis untuk mendukung upaya stabilisasi.
Pertemuan tingkat menteri dalam kerangka Komite Perbatasan Umum (General Boundary Committee) dijadwalkan berlangsung pada 4 Agustus di Phnom Penh.
Agenda utamanya adalah membahas penyelesaian jangka panjang atas persoalan demarkasi wilayah yang menjadi akar konflik.
Meski disambut luas sebagai langkah positif, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa perdamaian ini masih bersifat sementara.
Selama persoalan batas wilayah belum diselesaikan secara hukum dan teknis, potensi konflik tetap ada.
“Ini awal yang baik, tapi yang lebih sulit adalah menjaga kepercayaan di antara kedua militer,” ujar Prof. Chaiwat Theerasuwan, pakar hubungan internasional dari Universitas Thammasat.
(Rahim Al Awal)
