DPR Soroti Banjir Jabodetabek, Mitigasi Lingkungan Harus Jadi Prioritas.

JakartaHits.id –  DPR RI turut menyoroti bencana banjir dan cuaca ekstrem yang belakangan terjadi di wilayah Jabodetabek. Disebut perlu langkah preventif untuk mencegah bencana terus berulang.

“Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Perlu mitigasi lingkungan, seberap besar kekuatan untuk memperbaiki,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus kepada JakartaHits.id, Rabu (9/7/2025).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini menuturkan, penanganan banjir dan kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu hingga alih fungli lahan, masih terkendala oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Masalah utama kita ini kan tidak terjadi antara pemerintah pusat dengan Pemda terkait alih fungsi, nah ini yang harus diperbaiki,” ungkap Lasarus.

Dia pun menegaskan, mitigasi terhadap kerusakan daerah resapan merupakan keharusan. Ia menekankan, lahan-lahan yang masih berfungsi sebagai daerah resapan harus dipertahankan dan tak boleh dijadikan pemukiman, sementara yang sudah rusak perlu direhabilitasi.

“Yang masih ada dipertahankan, yang rusak di mitigasi, seberapa besar yang bisa dikembalikan. Yang tidak bisa dikembalikan langkahnya apa? Jangan dibangun pemukiman disitu, karena membahayakan. Butuh koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemda,” pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia belakangan ini, termasuk banjir dan tanah longsor.

Ia mendorong Pemerintah untuk sigap menangani korban bencana serta melakukan mitigasi kebencanaan.

“Negara harus hadir saat warganya mengalami bencana. Pemerintah harus sigap menangani bencana alam dan membantu warga yang menjadi korban. Baik berupa tempat pengungsian, bantuan logistik, dan evakuasi darurat untuk memastikan keselamatan warga,” kata Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (7/3/2025).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pemerintah daerah untuk memberikan informasi terbaru dan melakukan langkah-langkah lanjutan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga di tengah situasi darurat ini.

Puan juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam sejumlah bencana di Indonesia. Dia menegaskan bahwa kehadiran negara dalam penanggulangan bencana harus proaktif, terstruktur, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.

“Harus ada sistem yang bergerak ke lapangan, menyisir kelompok rentan, mendeteksi potensi penyakit menular, dan menjamin semua pengungsi mendapat perlindungan yang layak, termasuk akses air bersih, makanan bergizi, dan tempat tidur yang aman,” ungkap dia.

Mantan Menko PMK itu juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan bencana tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan yang berperspektif mitigasi risiko.

Puan mendorong agar isu penanganan bencana alam dijadikan agenda nasional, yang ditangani lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, DPR, serta masyarakat sipil.

“Saat ini Indonesia menghadapi tantangan iklim yang nyata. Banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya meningkat. Harus ada mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana alam, termasuk jangan sampai ada korban jiwa lagi,” jelas dia.

( Tri Prayani )